Apa itu Belantara?
Belantara adalah AI navigator pemerintah Indonesia, sumber terbuka + gratis. Pilih jenis pertanyaan di /explore: track Harian untuk prosedur skala individu (mis. "cara jadi diplomat Kemlu", "cara daftar BPJS") dengan sumber resmi + caveat verifikasi; track Makro untuk skenario kebijakan multi-K/L (mis. "cara naikkan rasio elektrifikasi Papua 2030") dengan playbook koordinasi lengkap. Track pilih berdasar pertanyaan, bukan identitas — PNS bisa pakai Harian untuk urus paspor, warga bisa pakai Makro untuk pahami kebijakan.
Atlas yang tumbuh hidup.
Satu agentic LLM membaca peraturan.bpk.go.id, JDIH kementerian, Setneg, dan Wikipedia ID secara langsung. Narasinya Bahasa Indonesia gaya Jakarta urbanite, dengan code-switching ke Inggris untuk istilah teknis. Selama agen bekerja, force-directed graph WebGL tumbuh di kanan layar — institusi, regulasi, instrumen, konsep — dengan sitasi yang divalidasi server.
Reasoning didorong oleh 16 skill opinionated (Markdown). Klaster: coordination, regulatory, budget, procurement, implementation, synthesis. Tiap skill = decision tree + worked example + cited authorities + test fixture. Lazy-loaded via invoke_skill(name).
Procedural specificity adalah moat.
Bukan tools "search peraturan + render graph". Tapi AI yang reason kayak Eselon-I berpengalaman — tahu kapan SKB beats MoU, kapan swakelola beats tender, kapan refocusing beats new appropriation, kapan amandemen Permen beats nulis UU baru. Procedural knowledge ini ada di fragmen LKPP regs, methodology Bappenas, PMK Kemenkeu, dan standar BPKP. Belum ada yang assemble jadi opinionated AI reasoning system.
Procedural analysis, not policy opinion.
Belantara tidak menyebut nama pejabat individual. Tidak memprediksi pemilu. Tidak menilai partai politik. Tidak menjawab pertanyaan kebijakan agama. Output bersifat analitis-prosedural berdasarkan dokumen publik — bukan nasihat hukum, bukan pendapat resmi K/L. Verifikasi dengan biro hukum sebelum eksekusi.
Belantara provides procedural analysis,
not policy opinion.
Output bersifat analitis-prosedural berdasarkan dokumen publik. Bukan nasihat hukum, bukan pendapat resmi K/L. Verifikasi dengan biro hukum sebelum eksekusi.