aignited
Belantara
Procedural Atlas · v0.9
Pl. I · Atlas Prosedural
06°10ʹS · 106°49ʹE
Edisi v0.9
4 Mei 2026

Bagaimana sebenarnya
pemerintahan dijalankan?

Tanya skenario apa pun. Belantara membaca peraturan, JDIH K/L, dan Setneg secara langsung — lalu menyusun playbook prosedural: aktor, otoritas hukum, sumber dana, metode pengadaan, dan prediksi sumbatan.

?
25 playbook ter-curated · 23 skill prosedural · 6 kategori atlas · 100% sitasi terverifikasi
↩ Enter untuk submit · 30–90 detik agentic run · auto-permalink di /r/{hash}
§ II — Cuplikan Playbook

Begini bentuk satu playbook Belantara.
— bukan ringkasan, tapi peta kerja.

Diambil dari
/r/ktp ↗
§ Playbook · /r/ktp · 2026-05-03 19 skill

Pembenahan Sistem KTP Digital Nasional (Dukcapil + IKD + Layanan Publik Terintegrasi)

Konteks: 2026-05-03. IKD masih bersandar pada Permendagri 72/2022, INA Digital baru jalan ~18 bulan, UU PDP sudah aktif (PP pelaksana terbit 2025), dan 9 Aplikasi SPBE Prioritas baru sebagian terintegrasi. "Pembenahan" di sini berarti konsolidasi regulatif + interoperabilitas data + hardening privasi + akselerasi adopsi — bukan bikin sistem baru dari nol.

1. Aktor

Lead substansi (data + identitas):

  • Kemendagri (Dirjen Dukcapil) → kewenangan formal NIK, KTP-el, IKD per UU 23/2006[¹] + UU 24/2013[²].
  • Komdigi (post-rebranding 2024) → kewenangan SPBE per Perpres 95/2018 + 132/2022.
  • INA Digital (BUMN khusus) → operator backbone layanan SPBE per Perpres 82/2023[³].

2. Pathway Hukum

Instrumen utama: Perpres revisi (mengganti Perpres 82/2023 + 132/2022, bukan UU baru). Estimasi timeline: 6–9 bulan termasuk harmonisasi Setneg + Kemenkum.

Pilihan Keuntungan Risiko
Perpres revisi ✓ Cepat, exec branch saja, binding force ke privat Bisa di-judicial-review di MA
RUU Adminduk baru Otoritas penuh, sulit di-rollback 2–4 tahun, blocking implementasi
Permendagri saja Lekas, K/L tunggal Gak bisa binding ke Komdigi + INA Digital
Lanjut: pathway anggaran (DAU + DAK Ristek), pengadaan (e-katalog + tender cepat), bottleneck heat-map, sequencing T+0…T+18.
☞ Empat skenario kanonik dari arsip
↳ Buka atlas lengkap →
§ III — Tiga Prinsip

Bukan kotak hitam,
bukan ringkasan AI generik.

I.
Prinsip Pertama

Berpendapat

— opinionated.

SKB lebih kuat dari MoU? Belantara memilih satu dan menjelaskan kenapa.

§ pick_coordination_instrument
Inpres + Permenko
dipilih
× SKB
— lemah
× MoU
— gak binding
II.
Prinsip Kedua

Tersitasi

— cited.

Server menolak sitasi atas URL yang belum dibrowse. Setiap klaim ada sumbernya.

"Kewenangan Dukcapil atas NIK diatur dalam UU 23/2006[¹]."

[¹] peraturan.bpk.go.id
UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan — Pasal 13–18 mengatur kewenangan Dukcapil atas NIK + KTP-el.
III.
Prinsip Ketiga

Dapat di-fork

— forkable.

23 skill ditulis Markdown. PR ke repo, telaah komunitas, merge.

skills/pick_coordination_instrument.md
name: pick_coordination_instrument
domain: coordination
version: 1.1.0
last_verified: 2026-05-01
— 188 baris · 4 cited authorities · 9 decision branches
§ IV — Cara Kerja

Sebuah playbook,
bukan ringkasan eksekutif.

Aktor, pathway hukum, pathway anggaran, pathway pengadaan, alignment RPJMN+IKU, peta panas sumbatan, dan urutan rekomendasi — semuanya tercitasi dan dapat diaudit. Setiap output di-cache sebagai permalink yang dapat dibagikan.

§ pick_coordination_instrument v1.1.0 § map_to_apbn_cycle v0.9.0 draft § predict_bottleneck v1.0.0 + 20 lainnya
RAFFLESIA
Kolofon
Edisi v0.9 · Pre-launch

Belantara dibangun OSS, MIT-lisensi, dirawat komunitas. v0.9 dalam telaah PNS-friend; pilot publik mulai setelah review tuntas. Ada usulan skill, koreksi sitasi, atau temuan jalan-pintas yang dilewatkan? PR diterima.

Vol. I · No. 04 · Pl. I — Atlas Prosedural Belantara provides procedural analysis, not policy opinion. 4 Mei 2026